BARRU ZONA INSPIRASI || Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana alam di musim penghujan. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Multisektor Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Hidrometeorologi Basah Periode Triwulan IV Tahun 2025, Pemkab Barru memastikan seluruh unsur pemerintahan siap siaga menghadapi ancaman banjir, longsor, dan genangan air di wilayahnya.
Rakor yang digelar di Ruang Data Setda Barru, Jumat (31/10/2025), dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Abubakar, mewakili Bupati Barru. Kegiatan ini menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector pelaksana kegiatan, serta diikuti oleh pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Barru.
Dalam arahannya, Sekda Abubakar menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah di semua tingkatan, terutama menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.
“Pemerintah harus hadir lebih awal ketika masyarakat tertimpa musibah,” tegasnya.
Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa agar segera melaporkan setiap kejadian bencana secara berjenjang sehingga penanganan cepat dapat dilakukan melalui Posko Siaga Bencana.
Sekda mencontohkan peristiwa hujan deras pada 26 Oktober 2025 yang mengakibatkan genangan di sejumlah titik jalan Trans Sulawesi.
“Bupati dan Wakil Bupati Barru mengharapkan seluruh jajaran bergerak cepat dalam menghadapi kondisi seperti ini,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata kesiapsiagaan, Pemkab Barru telah menyiapkan Posko Siaga Bencana 1×24 jam di depan Rumah Jabatan Bupati Barru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem tanggap darurat terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Sekda juga menekankan pentingnya penyajian data yang akurat dan terverifikasi dari para penanggung jawab wilayah agar tidak terjadi kesalahpahaman publik, terutama dalam penyebaran informasi di media sosial.
“Ada yang menyebut jalan putus, padahal yang terjadi hanya pelambatan. Data yang akurat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan para peserta rakor, Sekda Abubakar juga menyoroti peran penting pemerintah desa dalam menjaga infrastruktur, khususnya drainase dan jalan lingkungan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan drainase utama merupakan kewenangan Balai Jalan, sehingga pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Sulsel.
“Sambil menunggu tindak lanjut dari Balai Jalan, desa diimbau melakukan kerja bakti membersihkan saluran air dan memasang tanda peringatan di titik rawan longsor atau jalan rusak sebagai langkah antisipatif,” imbaunya.
Ia juga menambahkan bahwa penyumbatan gorong-gorong kerap disebabkan oleh material tanah dan lumpur yang terbawa air hujan, sehingga kerja bakti rutin perlu digalakkan untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah banjir.
Rakor multisektor ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan daerah, mulai dari pimpinan OPD hingga pemerintah desa. Melalui kegiatan ini, Pemkab Barru berharap seluruh jajaran semakin siap, tanggap, dan solid dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Barru.
