BARRU ZONA INSPIRASi— Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Barru memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barru atas penyampaian tepat waktu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (26/11).
Pemandangan umum fraksi disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Herman Jaya, S.Pi, mewakili Ketua Fraksi H. Rusdi Cara, SH., MH.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Ibu Bupati Barru beserta jajaran pemerintah daerah atas ketepatan waktu penyampaian dokumen Ranperda APBD. Hal ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta disiplin fiskal.
“Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjaga ritme pembangunan daerah,” ujar Herman Jaya.
Menindaklanjuti arahan kebijakan nasional, Fraksi Golkar mendorong penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi. Namun Golkar menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Belanja rutin yang kurang prioritas diharapkan dapat dirasionalisasi, sementara program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan nelayan, petani, dan UMKM harus tetap menjadi fokus utama.
Fraksi Golkar menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 harus realistis sekaligus progresif. Penguatan database pajak, digitalisasi layanan, dan optimalisasi sektor-sektor potensial dinilai dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Golkar juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengembangkan inovasi sekaligus memperbaiki manajemen agar lebih profesional.
Dalam paparannya, Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, dari Tanete Riaja hingga Pujananting. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Kami percaya pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam memastikan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Herman Jaya.
Digitalisasi layanan publik juga menjadi sorotan Fraksi Golkar. Transformasi digital di bidang perizinan, kesehatan, hingga pendidikan dinilai perlu dipercepat untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya sesuai mekanisme DPRD.
Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan pembahasan APBD, sehingga APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang kuat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barru.
“Kami optimistis APBD 2026 akan menjadi instrumen pembangunan yang semakin kuat, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Barru,” tutup Herman Jaya.(Red)
